Bawaslu Malaka Sosialisasi Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan di Desa Lakekun Barat

Betun, 6 Agustus 2025 – Bawaslu Kabupaten Malaka menggelar sosialisasi pengawasan data pemilih berkelanjutan bersama Pemerintah Desa Lakekun Barat. Bertempat di Aula Kantor Desa Lakekun Barat, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya validitas data pemilih dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Malaka, Nadap Bety, S.Pi., M.H, didampingi para anggota, kepala sekretariat, kasubag pengawasan, serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka.

Dalam sambutannya, Nadap menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, khususnya dalam hal pemutakhiran data pemilih.

“Personel Bawaslu sangat terbatas. Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Kegiatan hari ini menjadi langkah awal membangun kesepahaman bersama antara Bawaslu dan pemerintah Desa Lakekun Barat,” ujarnya.

Kepala Desa Lakekun Barat, Hendrikus Seran Nahak, menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan apresiasi atas perhatian Bawaslu terhadap desanya.

“Kami sangat mendukung program ini. Masalah data pemilih selalu menjadi tantangan setiap Pilpres. Hari ini, kami berdiskusi langsung dengan Bawaslu Malaka untuk mencari solusi agar ke depan kita bisa memiliki data pemilih yang valid dan terpercaya,” katanya.

Pemerintah Desa, lanjut Hendrikus, akan aktif mencatat kejadian penting seperti kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan status pemilih menjadi TNI/Polri. Data tersebut nantinya akan direkomendasikan kepada Bawaslu untuk diteruskan ke KPU, demi meminimalkan data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Anggota Bawaslu Malaka, Aprianus Putrason Niron, S.Fil, menilai semangat yang ditunjukkan oleh pemerintah desa sebagai bentuk kemajuan demokrasi di tingkat akar rumput.

“Kerja sama seperti ini sangat baik dan patut dicontoh oleh desa-desa lain,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu lainnya, Hilarius Bria Suri, S.H., menyebut bahwa kolaborasi ini merupakan langkah awal menuju terwujudnya desa yang anti politik uang dan anti isu SARA.

“Desa Lakekun Barat adalah desa pertama yang secara aktif membuka ruang kolaborasi dengan Bawaslu,” ujar Hilarius.