Bawaslu Malaka Perkuat Pemahaman Pengawasan Pemilu Lewat Diskusi Daring

Betun, 12 November 2025 — Dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan, 40 peserta diusulkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka untuk mengikuti kegiatan diskusi daring Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain peserta dari Kabupaten Malaka, kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta dari Kabupaten Lembata dan Kabupaten Manggarai, yang masing-masing juga berjumlah 40 orang. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk memahami peran penting masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas melalui medote pengawasan partisipatif.
Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan enam materi utama dari para narasumber berpengalaman. Materi tersebut meliputi:
1.    Teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu – disampaikan oleh Amrunur Muh. Darwan, S.Si
2.    Teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu – oleh Melpi Minalria Marpaung, ST., SH., MH
3.    Teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu – oleh Magdalena Yunita Wake, SH., MH
4.    Teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif – oleh James Welem Ratu, S.Pd
5.    Teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas – oleh Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd

6.   Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital – oleh Maria Via Dolorosa Pabha Swan, S.Sos.,M.Med.Kom.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan dan pengalaman nyata di lapangan selama pelaksanaan pemilu maupun pemilihan.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Bria Suri, SH, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Bawaslu RI yang bertujuan memperluas pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas dan terpercaya,” ujar Hilarius.
Ia menambahkan, para peserta diharapkan dapat menjadi penggerak di lingkungan masing-masing untuk menularkan semangat pengawasan partisipatif, sehingga nilai kejujuran dan keadilan dalam pemilu dapat terus terjaga.