Bawaslu Malaka Menyampaikan Hasil Kerja Pengawasan Ke Bawaslu Provinsi NTT

Betun, 3 Juli 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan secara daring melalui Zoom Meeting bersama seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT. Kegiatan ini dimulai pukul 17.00 WITA hingga selesai, dan bertujuan untuk menyampaikan hasil uji petik serta memberikan saran perbaikan terhadap data pemilih yang ditemukan selama proses pengawasan di masing-masing wilayah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas (PPH) Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan, serta didukung oleh para staf teknis Divisi PPH. Dalam sambutannya, Amrunur menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara menyeluruh di wilayah NTT.
"Hasil pengawasan yang kami himpun hari ini akan menjadi catatan penting yang akan disampaikan kepada KPU Provinsi sebagai bentuk kontribusi Bawaslu dalam mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan menyeluruh," ungkap Amrunur.

Dalam forum tersebut, masing-masing perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota memaparkan hasil pengawasan, mulai dari potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hingga adanya pemilih baru yang belum tercantum dalam daftar pemilih. Saran perbaikan juga disampaikan untuk mendukung validitas dan akuntabilitas data, sesuai hasil pleno rekapitulasi triwulan II tahun 2025 di masing-masing daerah.
Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Bria Suri, yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat  dan Hubungan Masyarakat (HPPH) turut menyampaikan hasil pengawasan dalam forum daring tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam pleno KPU Kabupaten Malaka yang berlangsung kemarin, terdapat dua sumber utama data, yaitu hasil pengolahan data dan hasil coklit terbatas. Pleno tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dinas Dukcapil, Kesbangpol, Direktur Rumah Sakit, perwakilan partai politik, serta TNI dan Polri.

"Kami juga sudah menyampaikan alat kerja serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Hasil pengawasan yang di tuangkan dalam Formulir Moeldel A dan Berita acara pleno kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan acuan menghadapi pleno tingkat provinsi nanti.

Untuk persiapan pleno rekapitulasi Daftar pemilih Berkelanjutan pada triwulan III nanti yakni bulan Juli hingga bulan November, kita akan memberikan Saran perbaikan tertulis sebagai hasil kerja pengawasan Bawaslu Malaka kepada KPU malaka untuk di tindak lanjut sesuai ketentuan. Tambah Hila Bria.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi NTT bersama seluru jajaran pengawas kab/kota terus komitmen untuk terus melakukan pengawasan aktif dan kolaboratif guna memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan transparan, akurat, dan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.