Bawaslu Malaka Dorong Kader Pengawas Melek Digital Lewat Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Malaka, 13 November 2025 — Semangat pengawasan pemilu terus digelorakan. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama para kader pengawas dari tiga kabupaten — Flores Timur, Manggarai, dan Malaka — baru saja menuntaskan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) bertajuk Pendidikan  Pengawasan Partisipatif (P2P).
Kegiatan yang digelar sejak awal pekan ini menjadi ruang belajar dan berbagi pengalaman bagi para peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, tokoh muda, hingga aktivis masyarakat sipil. Selama pelatihan, para peserta mendapat banyak bekal seputar nilai-nilai demokrasi, strategi pengawasan, serta cara memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan pemilu.
Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan, S.Si, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu.
“Pengawasan partisipatif bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tanggung jawab bersama. Kami ingin para kader ini menjadi mata dan telinga masyarakat bahkan menjadi penyambung lidah Bawaslu di lapangan, dengan semangat jujur dan berintegritas,” ujarnya.
Kegiatan penutupan turut dihadiri pimpinan dan perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan P2P sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pengawasan di tingkat daerah.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Bria Suri, S.H., menutup kegiatan dengan materi bertema “Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital.”
Dalam sesi ini, Hilarius mengajak para peserta untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Di era digital, teknologi bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sarana pengawasan. Melalui media sosial dan platform digital, kita bisa mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu dan pemilihan yang bersih,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi NTT berharap para kader pengawas dapat terus aktif menjadi bagian dari gerakan pengawasan di masyarakat. Mereka diharapkan menjadi mitra strategis Bawaslu dalam mencegah pelanggaran sekaligus menumbuhkan budaya politik yang berintegritas dan bermartabat di Nusa Tenggara Timur.