Perkuat Pengawasan PDPB, Bawaslu Malaka Gelar Ngabuburit Pengawasan di Tengah Masyarakat

Betun, 20 Februari 2026 — Menjelang waktu berbuka puasa, suasana ngabuburit dimanfaatkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka untuk memperkuat kerja-kerja pengawasan pemilu. Melalui tema Kegiatan Ngabuburit: Spirit Pengawas dalam Penguatan Pengawasan PDPB, jajaran Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) turun langsung ke lapangan melakukan survei serta sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan ini dikoordinir oleh Anggota Bawaslu Malaka, Hilarius Bria Suri, bersama tim Divisi HPPH. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan survei tempat untuk pemasangan barcode pada beberapa titik yang menjadi bagian dari inovasi pengawasan PDPB. Barcode ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses informasi serta menyampaikan tanggapan atau masukan terkait data pemilih secara lebih cepat dan terbuka.
Hilarius menjelaskan bahwa inovasi barcode ini merupakan langkah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dengan adanya akses digital tersebut, masyarakat dapat ikut berperan aktif memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain melakukan pemasangan barcode, tim Divisi HPPH juga berdialog langsung dengan masyarakat sekitar. Dalam diskusi tersebut, warga menyampaikan berbagai informasi terkait kondisi data pemilih di lingkungan mereka, termasuk perubahan data penduduk yang berpotensi memengaruhi daftar pemilih.

Kegiatan ngabuburit ini tidak hanya menjadi momentum kebersamaan menjelang berbuka puasa, tetapi juga menjadi ruang penguatan semangat pengawasan partisipatif. Bawaslu Malaka berharap inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan proses demokrasi, khususnya dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Malaka menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendekatan pengawasan yang adaptif, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat, sehingga proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.