Betun, 1 Oktober 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaka terkait persiapan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Ketua Bawaslu Malaka, Jalan Manumuti, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah.
Koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Malaka, Hilarius Bria Suri dan Aprianus Putrason Niron bersama jajaran staf sekretariat, sementara dari KPU Malaka hadir Anggota KPU, Kristoforus Kali, beserta staf sekretariat.
Dalam pertemuan itu, Bawaslu Malaka menyoroti hasil uji petik PDPB yang sebelumnya telah dituangkan dalam dua surat rekomendasi kepada KPU. Dari hasil pengawasan, ditemukan 26 pemilih yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, terdiri dari 22 pemilih meninggal dunia, 3 pemilih baru, dan 1 pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Malaka, Hilarius Bria Suri, menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih yang akurat agar penyelenggaraan pemilu mendatang berjalan berkualitas. “Bawaslu Malaka berharap agar seluruh data yang kami rekomendasikan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pemilih yang sudah meninggal, pemilih baru, maupun yang berubah status harus diperbarui agar data benar-benar bersih, akurat, dan dapat dipercaya publik,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota KPU Malaka sekaligus Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), Kristoforus Kali, menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang dilakukan Bawaslu.
“Kami berterima kasih atas masukan Bawaslu Malaka. Hasil uji petik ini sangat membantu KPU dalam penyempurnaan data pemilih. Kolaborasi ini adalah wujud sinergitas penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.
Koordinasi ini diharapkan memperkuat pilar demokrasi di Kabupaten Malaka, sehingga pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan III 2025 menghasilkan data pemilih yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Penulis/Foto:PN/Humas
Editor:PN/Humas
