Bawaslu Malaka Hadiri MINGGAR Edisi VII Bahas Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu

Betun, 13 Mei 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka mengikuti kegiatan MINGGAR (Mingguan Penanganan Pelanggaran) Edisi VII yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (13/05/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka diwakili oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Aprianus Putrason Niron, S.Fil, bersama Kepala Sub Bagian serta para staf Divisi P3S Bawaslu Kabupaten Malaka.
Kegiatan MINGGAR Edisi VII mengangkat tema “Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum” dengan menghadirkan pemateri, fasilitator, serta penanggap dari jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan pengawasan serta penanganan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara dalam tahapan pemilu dan pemilihan.
Koordinator Divisi P3S Bawaslu Kabupaten Malaka, Aprianus Putrason Niron, S.Fil menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan MINGGAR yang secara rutin dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi NTT sebagai ruang diskusi dan penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu.
Ia menilai tema yang diangkat pada edisi kali ini sangat relevan dan penting karena memberikan tambahan wawasan serta pemahaman terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu.
“Kami mengapresiasi kegiatan MINGGAR hari ini, khususnya tema mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri yang tentu sangat memperkaya wawasan jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran,” ujarnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman jajaran pengawas pemilu terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu. Pembahasan tersebut penting dalam upaya menegakkan integritas, profesionalitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
Selain itu, pengawasan terhadap netralitas aparatur negara juga menjadi bagian penting dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, demokratis, serta bebas dari intervensi kekuasaan dan penyalahgunaan fasilitas negara.
Melalui kegiatan MINGGAR ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu semakin memperkuat koordinasi, kapasitas, serta pemahaman dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas aparatur negara demi terciptanya pemilu yang berintegritas, khususnya di Kabupaten Malaka dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.