Bawaslu Malaka Gelar Rapat Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Betun, 29 Juli 2025 — Bawaslu Kabupaten Malaka menggelar rapat internal dalam rangka persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Nadap Betty, S.Pi., MH, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi (SDMO & Datin).

Rapat berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Malaka dan dihadiri oleh dua anggota pimpinan lainnya, yakni Hilarius Bria Suri, S.H., Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H), serta Aprianus Putrason Niron, S.Fil., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S). Hadir pula Kepala Sekretariat Bawaslu Malaka, Anderias Nahak, S.Sos., bersama seluruh jajaran staf sekretariat.

Dalam pengantarnya, Nadap Betty menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi juga wujud dari komitmen lembaga terhadap transparansi dan pelayanan publik. “Kita ingin membuktikan bahwa Bawaslu hadir tidak hanya sebagai pengawas pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang terbuka dan dapat dipercaya publik,” tegasnya.
Rapat ini membahas kesiapan teknis dan substansi, termasuk pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), optimalisasi peran PPID, serta pengelolaan media informasi resmi lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Hilarius Bria Suri, S.H. menekankan pentingnya koordinasi lintas divisi untuk memastikan informasi kelembagaan dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. “Transparansi memperkuat legitimasi kerja pengawasan kita di mata publik,” ujarnya.

Sementara itu, Aprianus Putrason Niron, S.Fil. menyampaikan bahwa keterbukaan informasi juga menjadi dasar penting dalam mendorong penyelesaian pelanggaran secara adil dan partisipatif. " Rapat Persiapan ini bukan sekedar agenda tahunan tetapi bagian penting dari komitmen Bawaslu Malaka dalam membangun lembaga yang transparan, akuntabel dan berpihak pada hak publik atas informasi". katanya.

Rapat ini menjadi langkah awal Bawaslu Malaka untuk memperkuat kesiapan menghadapi Monev KIP tahun 2025 dan menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang profesional.