BAWASLU MALAKA DAN PMKRI CABANG MALAKA ST. YOSEF KONSOLIDASI DEMOKRASI, PERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF

MALAKA, 14 Oktober 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka St. Yosef memperkuat konsolidasi demokrasi melalui kolaborasi strategis dalam mendorong keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif di Kabupaten Malaka.

Konsolidasi ini menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan intelektual dan kontrol sosial.

Ketua Mandataris/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PMKRI Cabang Malaka St. Yosef menyatakan kesiapan organisasinya untuk membangun kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Malaka dalam memperkuat pengawasan demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta mendorong partisipasi publik yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas.

“PMKRI Cabang Malaka St. Yosef siap mengambil bagian dalam memperkuat pengawasan demokrasi di Kabupaten Malaka. Bagi kami, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, mengawal keadilan, serta memastikan nilai-nilai demokrasi tetap terjaga,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara PMKRI dan Bawaslu perlu dibangun secara berkelanjutan agar pengawasan partisipatif tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi diwujudkan melalui edukasi politik, penguatan literasi demokrasi, serta keterlibatan aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Bria Suri, menegaskan bahwa keterlibatan organisasi kemahasiswaan, termasuk PMKRI Cabang Malaka St. Yosef, merupakan bagian penting dalam memperjuangkan keadilan demokrasi di Rai Malaka.

“Keikutsertaan semua pihak, seperti PMKRI, merupakan hal positif dalam mengambil bagian untuk memperjuangkan keadilan demokrasi di Rai Malaka. Demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh masyarakat,” tegas Hilarius Bria Suri.

Menurutnya, pengawasan partisipatif membutuhkan keberanian masyarakat untuk peduli terhadap proses demokrasi, memahami aturan yang berlaku, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang sesuai. Karena itu, sinergi antara Bawaslu, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas perlu terus diperkuat.

Bagi PMKRI Cabang Malaka St. Yosef, keterlibatan dalam pengawasan partisipatif merupakan wujud nyata komitmen organisasi untuk menjalankan peran sebagai kaum intelektual yang kritis, independen, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen edukasi demokrasi sekaligus mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal proses politik di daerah.

Bawaslu Kabupaten Malaka bersama PMKRI Cabang Malaka St. Yosef mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya demokrasi yang sehat, menolak praktik-praktik yang mencederai integritas pemilu, serta meningkatkan kepedulian terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Demokrasi yang bermartabat tidak lahir dari sikap diam, tetapi tumbuh melalui keberanian untuk peduli, kesadaran untuk mengawasi, dan komitmen bersama untuk memperjuangkan keadilan.

Melalui konsolidasi ini, PMKRI Cabang Malaka St. Yosef menegaskan komitmennya untuk terus bergerak bersama masyarakat, memperkuat pendidikan politik, serta mengambil bagian dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Malaka.

PMKRI Cabang Malaka St. Yosef — Berpikir Kritis, Bergerak Progresif, dan Mengawal Demokrasi untuk Keadilan.